oleh

Ini 4 Poin Permintaan Dewan Soal Kelangkaan Minyak Goreng dan Harga Gabah

Sumbawa Barat – Komisi II DPRD Sumbawa Barat merespon cepat terkait masalah kelangkaan minyak goreng dan trend penurunan harga gabah di KSB.

Langkah cepat yang dilakukan DPRD Sumbawa Barat melalui Komisi II yakni dengan memanggil Pemerintah Sumbawa Barat melalui Dinas terkait dan Bulog, dengan menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU).

Dalam RDPU itu, Pemerintah Sumbawa Barat dihadiri Kadis Pertanian, Kadis Koperindag, dan Kadis Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa Barat, RDPU juga menghadirkan Kepala Cabang Bulog Sumbawa.

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa Barat, Aheruddin Sidik,S/E.,M.E menyampaikan untuk harga minyak goreng di Kabupaten Sumbawa Barat berdasarkan pantauannya berkisar diangka 40.000 s/d 49.000 per 2 liter.

“Itupun sangat sulit didapatkan oleh masyarakat di tingkat pengecer. Masyarakat hanya bisa mendapatkannya dengan membeli secara online,” ujar Aher sapaan akrab politisi PKP, dalam RDPU kemarin, Ranu (16/2/22).

Kemudian yang kedua disampaikan Aher,  harga gabah pada panen perdana cendrung turun dengan harga HPP bertanda kurang baik dan berpotensi anjlok pada saat panen raya nanti.

Terhadap dua permasalahan tersebut, Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa Barat seperti disampaikan Aher meminta kepada Pemerintah Sumbawa Barat agar segera melakukan 4 hal yang dianggap penting dilakukan, yakni, mengambil langkah strategis dalam bentuk penaganan yang cepat terhadap kelangkaan minyak goreng di kabupaten Sumbawa Barat, kemudian melanjutkan koordinasi dengan Bulog Sumbawa untuk menggelar operasi Pasar sebagai upaya menstabilisasi harga minyak goreng.

Kemudian selanjutnya, Satgas Pangan diminta terus melakukan monitoring dan evaluasi untuk menstabilkan harga dan menstabilkan pasokan minyak goreng ke Sumbawa Barat.

Selanjutnya, melakukan intervensi harga bersama Bulog untuk menstabilkan harga gabah di seluruh wilayah pertanian di KSB. Selain itu Komisi II juga berharap agar pemerintah daerah dalam jangka panjang dapat menyiapkan sarana pasca panen (Drayer).

BACA JUGA :   Belum Pakai CVT, Apa yang Ditakuti Daihatsu Indonesia?

“Dan yang terakhir Pemerintah kami harapkan dapat memaksimalkan pengerahan penyuluh pertanian untuk memberikan KIE agar petani kita memahami waktu yg tepat untuk panen. Bekali dengan alat pengukur kadar air pada tanaman padi sehingga tidak terjadi kesalahan yang berdampak pada penurunan harga gabah,” demikian disampaikan Aheruddin.(K2)

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *