Sumbawa Barat, taliwangnews.com—Dinamika Kesetaraan Gender dalam Kehidupan Politik Di Indonesia secara umum, sekarang ikut menjadi perjuangan isu yang dipertaruhkan dalam kontestasi politik di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sumbawa Barat Tahun 20024 pada Rabu 27 November mendatang.
Isu ini menguat setelah Hj, Hanifah dinobatkan sebagai simbol ‘Ratu Perjuangan’ kesetaraan gender dalam Pilkada serentak di Bumi Pariri Lema Bariri oleh Srikandi Jilbab Merah, Hj. Mulyatini. Pasalnya, dalam proses demokratisasi, persoalan partisipasi politik perempuan harusnya menjadi persyaratan mutlak bagi terwujudnya demokrasi yang lebih bermakna. “Permasalahan tentang kesetaraan gender ini mencakup substantif pemahaman tentang kebijakan perspektif gender itu sendiri. Oleh karenanya, gerakan gender kemudian harus menjadi arus utama yang mesti diperjuangkan oleh kami-segenap Srikandi Jilbab Merah. Dan kami bersepakat untuk menobatkan Hj. Hanifah sebagai Ratu Perjuangan Gender yang siap mendampingi H. Amar Nurmansyah, ST dalam Pilkada serentak tahun ini,” ujarnya kepada taliwangnews.com, Senin (01/07)
Diketahui, penobatan itu bukan tanpa alasan mengingat Hj. Hanifah dinilai telah banyak memberikan kontribusi nyata dalam kemajuan pembangunan daerah selama dua periode kepemimpinan suaminya, Dr. H. W. Musyafirin, MM sebagai Bupati Sumbawa Barat. Terutama komitmenya dalam menginisiasi gerakan Tuntas Baca Al Quran (TBA), khususnya bagi perempuan telah dibuktikannya dengan mentransformasikan TBA menjadi Gerakan Sosial Berbasis Masyarakat dan sekarang dikenal sebagai Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) yang terbentuk di setiap desa dan kelurahan. Dan diakuinya, beberapa dari wilayah WKSBM itu bahkan telah membentuk kelompok usaha bersama dan komunitas usaha kreatif, yang tentunya memberi dampak bagi peningkatkan perekonomian keluarga.
Menurutnya, selama ini terminologi publik dan privat yang erat kaitannya dengan konsep gender, peran gender, dan stereotype telah menciptakan ketidaksetaraan dan ketidakadilan bagi perempuan. Akibat yang paling jelas dari situasi politik seperti itu adalah marjinalisasi dan pengucilan perempuan dari kehidupan politik formal.
Untuk itulah—tambah Hj. Mulyatini, diperlukan berbagai upaya untuk memperjuangkan kesetaraan gender dalam kehidupan politik, yang nantinya diharapkan bisa memberikan perubahan pandangan tentang budaya patriakhi dalam masyarakat. Langkah awalnya adalah dengan memenangkan H. Amar dan Hj. Hanifah sebagai Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat periode 2024-2029. “Maka dengan terwujudkan kesetaraan gender dalam dunia perpolitikan di KSB, diharapkan bisa semakin maju dan efek sampingnya untuk kemajuan usaha pemberantasan korupsi dan keadilan bagi perempuan bisa segera dirasakan,” pungkasnya. (Moerdini)
