Sumbawa Barat – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumbawa Barat kembali mengingatkan agar dana desa jangan sampai dipegang oleh Kepala Desa karena selain menyalahi prosedur dalam sistem pengelolaannya juga rentan penyalahgunaan. Semestinya Uang Desa dikelolah oleh pelaksana Kegiatan di Desa (PTPKD).
“ Ini jelas sudah menyalahi peraturan yang ada,” tandas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumbawa Barat, Drs. Tajuddin,M.Si kepada media belum lama ini,
Akibat kurang profesionalnya dalam pengelolaan dan pemanfaatan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) di Desa, di KSB ada sejumlah Kepala Desa dan Perangkat Desa tersangkut persoalan hukum.
Menyikapi hal tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) akan berusaha semaksimal mungkin melakukan pembinaan serta pengawasan terpadu terhadap Pemerintahan Desa di Bumi Pariri Lema Bariri ini, guna menghindari Kepala Desa dan Perangkat Desa dari persoalan hukum.
“Kami akan terus melakukan upaya maksimal dalam pembinaan dan pengawasan terhadap desa dalam pengelolaan dan pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa,” tandas Tajuddin.
Dikatakannya, kalau langkah yang akan dilakukan pihaknya dalam pembinaan ini terhadap Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan cara memberikan penekanan terhadap Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) yang dilaporkan oleh kepala desa kepada pihaknya, sebelum diberikan rekomendasi pencairan APBDes tahap berikutnya.
Karena melalui SPJ tersebut akan diketahui kelemahan dan kekurangannya dalam pemanfaatan Dana Desa oleh Kepala Desa di Desanya,
” SPJ yang dilaporkan harus lengkap secara administratif,serta sesuai dengan peraturan dan regulasi yang ada yaotu peraturan menteri keuangan nomor 20 Tahun 2018 dan peraturan bupati nomor 83 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan desa,”. jelasnya.
Disebutkannya kalau DPMD semenjak tahun 2021 lalu telah menerapkan sistem pengelolaan keuangan desa secara online, untuk mempermudah pembinaan dan pengawasan Keuangan Desa.
“Dan Kita adalah kabupaten pertama dalam penerapan sistim ini di pulau sumbawa” sebut Tajuddin.
Dinas saat ini di tahun 2022 Kata Tajuddin, berbagai inovasi telah digagas beberapa Peraturan Bupati (perbub) diantaranya tentang pemberian penghargaan dan sanksi bagi Kepala Desa guna mendukung profesionalisme pemerintahan desa menuju Desa baik yang bersih dan transparan dalam pemanpaatan dan pengelolaan keuangan Desa.
Penghargaan dimaksud menurutnya akan memberi tambahan ADD bagi desa berprestasi dalam pengelolaan keuangan desa dengan beberapa indikator penilaian seperti ketepatan waktu dalam merencanakan, melaksanakan, mempertanggungjawabkan dan melaporkan pengelolaan keuangan desa.
“Kami juga memberi sanksi bagi desa yang lalai dalam hal ini”. tegasnya.
Lebih lanjut dijelaskanya, kalau pihak dinas akan menunjuk satu Desa Model sebagai Desa terbaik agar menjadi referensi dan motifasi bagi desa lainnya, ini dilakukan sebagai bentuk usaha dan kerja keras yang dipersembahkan untuk kemajuan dan kemakmuran masyarakat di daerah ini.
“Inisiasi ini sebagai bentuk pengabdian dan bakti kami kepada Sumbawa Barat yg berlandaskan semangat gotong royong”. imbuh Tajuddin
Selain itu Tajuddin juga menegaskan kalau pihaknya akan melibatkan pihak terkait dalam usaha penentuan Desa model yang akan bersinergi dengan pihak Inspektorat, Kepolisian dan Kejaksaan
“Nanti kami akan turun ke 57 Desa memberikan Penyuluhan Hukum dalam mengantisipasi Kasus Hukum penyalahgunaan Keuangan Desa, selain menginisiasi Perbub tentang pemberian penghargaan dan sangsi bagi Kepala Desa, pihaknya juga menggagas Perbup tentang Tunjangan Operasional Bagi Kepala Desa, agar Kepala Desa terpenuhi financialnya guna pemenuhan kebutuhan jabatan dan rumah tangganya agar tidak lagi terjadi praktik main belakang dalam pemanfaatan pengelolaan Dana desa,”pungkas Tajuddin.(*)
